Surat Kepemilikan Tanah Bertanda Tangan Palsu, Oknum Maujana Nagori Huta Parik Dipolisikan

SIMALUNGUN - Tak terima namanya dicatut dan tanda tangannya dipalsukan terkait Surat Keterangan Hak Milik sebidang tanah sejak tahun 2006 yang lalu, Subur (70) bersama Kaslan (67) menerima amanah menggarap lahan berstatus aset pemerintah Nagori Huta Parik.

Akhirnya, Subur dan Kaslan diketahui berdomisili di Huta II Saparan dan di Huta III Kampung Tengah, Nagori Huta Parik, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, melaporkan oknum pengurus Maujana Nagori ke Pihak Kepolisian.

Baca juga: Kejaksaan Agung Periksa Tiga Saksi Kasus Korupsi Pengadaan Tower PLN

Informasi diperoleh, ke dua korban Subur dan Kaslan sepakat memperkarakan pemalsuan dokumen dan tanda tangan, lalu menyerahkan kepada kuasa hukumnya Tim advocad Arif S.H, C.I.L.

"Kami terima kuasa hukum pada 23 September 2022 lalu dan hal ini soal surat kepemilikan tanah bertanda tangan palsu, " sebut Arif di awal pembicaraan dengan awak media ini melalui sambungan selular, Jumat (18/11/2022) sekira pukul 22.07 WIB.

Baca juga: Lembaga Filantropi Selewengkan Dana, Iskan Lubis: Ada Kelemahan Regulasi

 
Advocat Arif menjelaskan, status ke dua kliennya menerima amanah sebagai penggarap di areal tanah, tepatnya terletak di Huta IV, Nagori Huta Parik, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, berstatus aset milik masyarakat di atas namakan Pemerintahan Nagori Huta Parik

Baca juga: Pelapor Kecewa, Sudah 2 Minggu Buat Laporan Dugaan Perzinahan di Polrestabes Medan Belum Ada Titik Terang

"Asal usul tanah merupakan, sisa hasil normalisasi yakni pengalihan arus air sungai dan dipastikan bukan milik oknum SE, " ucap Arif.

Kemudian, Surat tanah atas nama oknum SE menerangkan, sebidang tanah diperoleh cuma-cuma dari leluhurnya disebut Alm. Kasmen dan hal ini dibantah warga dalam pernyataan tertulis.

Baca juga: DPR Minta Penanganan Kasus Sambo Dilakukan Cepat Agar Tidak Muncul Isu - Isu

"Oknum Pengurus Maujana Nagori Huta Parik berinisial SE, pada surat itulah pemalsuan tanda tangan, " sebut Tim Advocat.

Selanjutnya, hal ini terungkap setelah pendataan nama warga pemilik lahan yang dilintasi jalan tol dan ternyata muncul surat atas nama SE.

Baca juga: Sufmi Dasco Minta Komnas HAM Bekerja Sesuai Ketentuan Tangani Kasus Wafat Brigadir J

"Padahal, masyarakat mengetahui, SE dia tidak memiliki aset tanah di lokasi lintasan proyek jalan tol, " sebutnya.

Lalu, pihak Kontraktor proyek jalan tol memperlihatkan Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah bernomor : 593/48/SKT/HP/ii/2006, tertanggal 05 Februari 2006 yang lalu bertanda tangan Pangulu Nagori Huta Parik Aidil Safria.

"Tertera pada surat itu tanda tangan Pangulu Nagori Huta Parik dan terungkap kejanggalannya, bahwa Bapak Aidil Safria belum menjabat sebagai Pangulu pada tahun 2006, " ungkap Arif.

Arif menambahkan, oknum SE menyertakan surat itu sebagai calon penerima kompensasi atau ganti rugi atas lahan dan tumbuhan di sepanjang jalur pembangunan jalan tol, nilai ganti ruginya lebih kurang Rp 490an Juta.

Baca juga: KTV Anda di Perdagangan Marak Narkoba, Polisi Ringkus Dua Pelaku

"Oknum SE warga Huta III dan Masyarakat Nagori Huta Parik dalam pernyataan tertulis membantah isi surat bernomor : 593/48/SKT/HP/ii/2006, dan menyatakan surat itu palsu, " ujar Arif menjelaskan keterangan warga.

Seterusnya, Arif mengungkapkan, seperti halnya diungkapkan masyarakat bahwa, selain Pengurus Maujana disebutkan SE berprofesi Guru di YP Nurul Hikmah Tinjowan dan Ia juga bekerja di PT Wira selaku provider ditugaskan sebagai pengamanan aset milik PTPN IV Kebun Tinjowan.

"Menurut warga, selaku Muajana bukan memberikan masukan yang baik, malah mengintervensi dan profesi lainnya itu tidak menjalankan tugasnya. Masyarakat akan mengajukan keberatan kepada yayasan dan perusahaan, " ungkapnya.

Arif menerangkan, tim advocad atas nama Permana Wirahadibrata resmi melaporkan perkara ini dan proses STTLP bernomor : 331/X/2022/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumut, pada tanggal 06/10/2022.

"Kami anggap telah berjalan sesuai prosedur, hanya saja terlapor SE itu belum memenuhi pemanggilan dari pihak Kepolisian, " imbuhnya.

Baca juga: Adang Daradjatun Minta Kejelasan Penindaklanjutan Rekomendasi PPATK oleh Aparat Penegak Hukum

Terkait penanganan laporan kami, perkara Pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 dan pihak Sat Reskrim Polres Simalungun telah memanggil terlapor.

"Panggilan pertama tidak dihadiri, terlapor berdalih sakit dan panggilan ke dua untuk pemeriksaan keterangannya pada tanggal 22 November 2022 mendatang, " pungkas Arif.

Sementara, Pangulu Nagori Huta Parik Aidil Safria melalui pesan percakapan selularnya dimintai tanggapan terkait keabsahan Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah, merupakan aset Pemerintah Nagori Huta Parik.

Disebutkan, surat kepemilikan tanah atas nama Sahrul Efendi, bernomor 593/48/SKT/HP/ii/2006, tertanggal 05 Februari 2006, hingga rilis berita ini dilansir ke publik terkesan enggan menanggapi penyampaian awak media ini.

Baca juga: Keamanan Data di Indonesia Mudah Jebol, Christina Aryani: Perlindungan Data Pribadi Jadi PR Pemerintah

Sedangkan, SE hingga rilis berita ini dikirimkan ke meja redaksi, belum berhasil dihubungi, terkait tanggapan atas dirinya telah menerima surat panggilan atas STTLP bernomor : 331/X/2022/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumut, pada tanggal 06/10/2022.

Terpisah, Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C Sipayung, S.H., S.I.K., M.H., melalui AKP Rachmad Ariwibowo, S.I.K., M.H., dihubungi melalui pesan percakapan selular terkait laporan polisi, STTLP bernomor : 331/X/2022/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumut, pada tanggal 06/10/2022.

Namun, terkesan enggan menyampaikan tanggapan terkait penanganan perkara pemalsuan tanda tangan dan penggunaan surat palsu terkait kepemilikan tanah di Nagori Huta Parik, hingga rilis berita ini dilansir ke publik. (Amry Pasaribu)